Musim Dingin dan Korupsi

Kawan saya yang sedang studi di Prancis bertanya, mengapa Prancis sangat maju, padahal setiap musim dingin produktivitas ekonomi melambat, bahkan tidak aktif. Saya kaget dengan pertanyaan itu? Kawan saya itu kandidat PhD, orangnya sepertinya Prancis banget. Saya termenung dengan pertanyaan itu. Kawan tadi menjawab sendiri tanpa ekspresi, karena di Prancis tidak ada korupsi.
Saya ingin menempelkan fenomena itu kepada Indonesia. Benarkah Indonesia tidak maju karena korupsi. Saya masih agak sulit memahami, karena sesungguhnya tumbuhnya ekonomi adalah hasil aktivitas pelaku ekonomi swasta. Sementara korupsi (menurut definisinya) senantiasa berhubungan dengan pemerintah (mulai kepala desa hingga presiden). Harusnya aktivitas bisnis swasta tidak bergantung (sekali) dengan pemerintah agar tidak menyentuh unsur-unsur korupsi. Hal yang sesungguhnya dapat dipisahkan? Pertanyaannya adalah mungkinkah memisahkan dunia swasta dan pemerintah?
Tulisan ini ingin menguraikan pertanyaan itu.
Pertama, tidak mungkin memisahkan keduanya. Swasta sebagai user dan pemerintah sebagai regulator, memang harus bekerjasama. Pemerintah perlu peka merumuskan effective policy agar swasta merasa nyaman berinvestasi dan beroperasi, tanpa merugikan konsumen. Karena itu, pemerintah mewakili kepentingan konsumen (dan resource sustainability) harus nego dengan swasta merumuskan regulasi yang pas. Pemerintah perlu punya ukuran pasti seberapa besar insentif untuk swasta dan investor secara transparan atas dasar pertimbangan kelayakan ekonomi usaha. Bila perlu pemerintah sudah punya gambaran terhadap swasta berapa jasa usaha (return) dan pajak yang dikenakan. Hal yang penting lagi, pemerintah perlu menjelaskan ke swasta untuk apa saja pajak dialokasikan. Infrastruktur apa saja yang akan dikembangkan untuk sustainability usaha ke depan.
Negosiasi tersebut berdasarkan atas dasar ukuran yang jelas dan untuk kepentingan publik. Proses negosiasi perlu dimonitor sistematik, agar supaya terhindar masuknya kepentingan individu. Mekanisme lobi boleh saja, asal dimediasi secara terbuka dan untuk kepentingan/manfaat publik. Negosiasi bukan untuk kepentingan individu
Jawaban kedua, pemerintah dan swasta perlu dipisahkan. Pisah dalam pengertian menjalankan fungsi dan peran masing-masing sebaik-baiknya. Swasta haruslah diperankan oleh seorang pengusaha beneran, yang punya teknologi, ketrampilan dan manajemen, dan mengikuti aturan prosedur usaha yang jelas. Pemerintah haruslah didukung oleh aparat yang smart, menguasai manajemen pembangunan dan penguasaan teknologi (plus informasi) yang memadai.
Di Indonesia, fungsi ini yang tidak ditempatkan secara baik, saling campur aduk. Sering ditemukan aparat pemerintah yang berbisnis dengan banyak variasi cara. Mulai dari membawa barang dangangan ke kantor; atau berkamuflase sebagai rekanan pengadaan atau proyek. Yang paling umum adalah sebagai broker proyek. Fenomenanya adalah terjadi saling penyembunyian return, monitoring dan informasi kepentingan publik dibatasi, dengan harapan swasta atau aparat saling mendahului untuk mengeruk keuntungan pribadi di depan, sebelum proyek berjalan. Luar biasa keji. Padahal agama mengajarkan untuk wajib bekerja keras dahulu baru kemudian menerima hak.
Prancis maju karena mampu memberikan tempat yang elegan bagi aparat pemerintah maupun swastanya. Ada kalanya duduk bersama untuk negosiasi kebijakan, dan di saat lain saling menekuni bidang masing-masing. Bahkan di saat musim dingin seperti sekarang, yang harusnya nyaman dan hangat di rumah, penduduk Prancis termasuk mahasiswa Indonesia, harus bekerja keras menjalankan tugas masing-masing.

Rennes, France, 12 Januari 2010