Pendidikan dalam Otonomi?

Pembangunan bidang pendidikan adalah bagian dari upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).  Pasal 31 Ayat 5 UUD NRI 1945 (Amandemen ke-4) menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Melalui pendidikan manusia Indonesia menjalani proses pembelajaran baik melalui pendidikan, formal dan non formal, atau melaksanakan perubahan perilaku untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.  Kesadaran melalui proses pembelajaran dilakukan secara  arif dan bertanggungjawab untuk membentuk insan yang cerdas komprehensif sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dilandasi etika dan moral dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia.

Tantangan pembangunan pendidikan saat ini sangat berat.  Di satu sisi, terjadi tuntutan pengembangan mutu yang tinggi agar manusia Indonesia mampu berkompetisi di lingkungan global.  Era globalisasi menjadikan sarana  percepatan perubahan perilaku dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga memaksa setiap manusia harus belajar meningkatkan daya saing, dan menyerap berbagai kebutuhan dan persyaratan dalam globalisasi.  Pada sisi yang lain, masih ditemukan rendahnya tingkat partisipasi sebagian besar manusia Indonesia untuk mengukuti layanan pendidikan.

Sesuai UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),  pembangunan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.  Pemerintah melaksanakan perumusan kebijakan, penetapan standar mutu, dan pengelolaan pendidikan.  Sementara masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan mendukung peran pemerintah. Sudah barang tentu, pemerintah memiliki peran lebih besar karena karakteristik pendidikan memenuhi unsur public resources dimana pemerintah perlu pengaturan agar setiap orang memiliki hak yang sama memperoleh layanan pendidikan, .  Hal ini telah dinyatakan dalam misi pembangunan  pendidikan nasional (Kemendiknas, 2010) yakni (i) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, (ii) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, (iii) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, (iv) mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan (v) menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Kemajuan pembangunan pendidikan memang masih belum memuaskan.  Tabel 1 memperlihatkan bahwa secara nasional Angka Partisipasi Murni (APM[1]) penduduk usia SD, SMP, dan SMA masing-masing adalah 93.98, 66.75 dan 44.22 persen.  Sementara itu, penduduk buta huruf usia di atas 15, 15 hingga 44, dan di atas 45 tahun masing masing adalah 7.81, 1.94, 19.62 persen.  Secara umum propinsi yang menunjukkan kinerja yang masih lemah antara lain:  Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, NTT, dan NTB.  Wilayah propinsi tersebut secara umum masih memiliki persentase penduduk buta huruf yang tinggi.  Secara umum, propinsi di Jawa kecuali DKI Jakarta juga memiliki jumlah absolut buta huruf yang signifikan.  Permasalahan sejenis juga ditemukan di wilayah pulau-pulau terpencil dan terluar[2]. Dengan demikian permasalahan pembangunan pendidikan ditemukan merata di seluruh Indonesia.

Kinerja pembangunan di pendidikan Indonesia masih jauh dari negara-negara Asean.  Persentase penduduk dewasa buta huruf di Singapore 5.5 persen, Brunei 5.0 persen, Filipine 6.4 persen, Vietnam 7.5 persen , Malaysia 7.9 persen, Myanmar 8.71 persen , Kamboja 22.4 persen.  Fenomena yang sama juga pada penduduk usia muda buta huruf, yakni Singapore 0.2 persen, Brunei 0.3 persen,  Vietnam 3.2 persen , Malaysia 1.6 persen, Myanmar 4.4 persen , Kamboja 12.5 persen [3].

Sejak otonomi daerah memang telah terjadi perubahan wewenang yang signifikan dalam pembangunan pendidikan.  Sesuai UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), pembangunan bidang pendidikan telah menjadi urusan Pemda.   Selain itu, politik anggaran pun sudah berubah dimana pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.  Angka alokasi anggaran tersebut sudah mendekati atau melebihi negara lain misalnya Hongkong 23 persen, Thailand 25.7 persen, Singapore 15.3 persen, Vietnam 19.8 persen,  Brunei 0.3 persen, Laos 12.2 persen, Timor Leste 7.3 persen [4].  Angka alokasi anggaran 20 persen dari APBN kurang lebih 225 triliun rupiah, dimana sebagian besar teralokasi di daerah yakni sebesar 128  triliun (Tabel 2).  Dengan demikian, pemda memiliki tanggungjawab besar untuk melaksanakan pembangunan pendidikan.  Hal ini juga menjadi insentif bagi Pemda untuk menghasilkan SDM berkualitas untuk kepentingan pembangunan daerah, yang selama ini dirasakan memiliki hambatan SDM

Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.  Inpres tersebut memberikan panduan perihal kebijakan, strategi dan upaya (KSU) untuk mencapai tujuan yang dimaksud.  Sekali lagi, peran Pemda sangat penting untuk berperan mengemban amanah tersebut[5].  Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pelaksana utama (leading sector) gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara.

DAFTAR PUSTAKA

Inpres No 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

Kemendiknas.  2010.  Visi dan Misi.  http://www.depdiknas.go.id (diakses 4 September 2010)

Mendiknas.  2010.  Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM.  Materi ceramah PPRA 45 Lemhannas (dipresentasikan oleh Wakil Mendiknas, Prof. Fasli Jalal), 20 Agustus 2010.  Lemhannas, Jakarta

PURB (Pedoman Umum Reformasi Birokrasi).  2008.  PermenPAN No: PER/15 /M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

RPJMN 2010-2014.  2010.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.  Peraturan Presiden No 5 tahun 2010.  Bappenas, Jakarta

UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)


[1] Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

[2] Pengamatan dari hasil Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN)

[5] Sasarannya adalah (i) meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008; (ii) meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008; (iii) menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5 % pada akhir tahun 2009

2 Responses to Pendidikan dalam Otonomi?

  1. Kita harus mencanangkan wajib belajar 12 tahun….

    • iwan says:

      hanya pendidikan yang bisa merubah bangsa, pendidikan merubah perilaku bila dilakukan sungguh-sungguh. Negara-2 lain sudah melakukan, dan berhasil. terimakasih atas komentarnya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: